ANJ Penuhi Undangan Lokakarya SDA Berkelanjutan

07 Aug 2018

 

SORONG, 1 Agustus 2018 – Memenuhi undangan Yayasan Pusaka,  Greenpeace, Papua Forest Watch dan GKI Sinode, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) hadir sebagai narasumber dalam seminar dan lokakarya yang mengangkat tema pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

"Kami hadir karena forum ini kami pandang penting sebagai bentuk komunikasi dengan pemangku kepentingan. Tidak hanya untuk memaparkan tentang operasi kami di Papua Barat, namun juga untuk menjawab kritik dan meluruskan pandangan negatif yang sering ditujukan kepada perusahaan kami," tutur Titayanto Pieter, Penasehat Direksi, yang mewakili ANJ.

Seminar dan lokakarya yang diadakan di Sorong, 30-31 Juli 2018, juga menghadirkan narasumber dari akademisi, aktivis LSM lingkungan, perwakilan masyarakat adat kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan serta Pemda Sorong.

ANJ memaparkan inisiatif perusahaan di beberapa program pelibatan dan pengembangan masyarakat yang berfokus pada pendidikan anak usia dini, kesehatan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

“Dalam bekerja, ANJ tidak mau menghasilkan sesuatu yang asal-asalan, dan ANJ tetap berkomitmen untuk meningkatkan harkat, martabat manusia dan alam melalui agribisnis.   Namun untuk mencapai semua ini dibutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat,” ujar Titayanto dalam paparannya.

Mengambil contoh inisiatif di bidang kesehatan, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan perbaikan gizi serta pola hidup bersih dan sehat di masyarakat kampung di wilayah operasi ANJ.

“Kami bekerjasama dengan tim dari puskesmas setempat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak balita. Mengonsumsi makanan yang sehat akan berpengaruh kepada pendidikan anak sebagai generasi penerus,” tambah Titayanto.

Menanggapi beberapa komentar dan tuduhan yang dikemukakan oleh beberapa perwakilan organisasi masyarakat yang berbasis di Sorong, Titayanto menyampaikan bahwa ANJ bukan perusahaan yang anti-kritik tetapi kritik atau setiap tuduhan harus dapat divalidasi kebenarannya.

Kepala Seksi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua (BPSKL MP),  Rosna Rolobessy, dalam paparannya tentang kebijakan perhutanan sosial dan hutan adat di Papua Barat, mengatakan hanya Kabupaten Sorong yang memiliki Pengakuan Hutan Adat dengan adanya Perda tentang perlindungan hukum hutan adat.

“Hampir diseluruh Indonesia sudah memiliki Hutan Adat namun di Papua Barat ini sepertinya belum ada,” kata Rosna. Ia menambahkan bahwa lembaganya merasa tertantang untuk membentuk hutan adat di Papua secara terintegrasi.

Syarat-syarat utama agar hal ini bisa tercapai, menurut Rosna, adalah adanya profil masyarakat hutan adat dan pengakuan terhadap masyarakat itu sendiri, memiliki sejarah yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya serta struktur kelembagaan dan peta usulan hutan adat yang memenuhi syarat.

Selain pelibatan dan pengembangan masyarakat, ANJ juga memiliki komitmen di bidang konservasi dengan upaya pelestarian dan perlindungan berkelanjutan untuk flora dan fauna langka di sekitar area perkebunan kelapa sawit maupun hutan sagu alami di kabupaten Sorong Selatan.

Seminar dan lokakarya ini menghasilkan 49 butir rekomendasi untuk enam kelompok pemangku kepentingan di Papua, yaitu masyarakat hukum adat Papua, pemerintah propinsi dan daerah, perusahaan di Papua Barat, institusi gereja, dan organisasi masyarakat sipil.  Rekomendasi juga mencakup isu perempuan asli Papua dan tiga aksi mendesak sebagai program untuk satu tahun ke depan.

Rekomendasi tersebut dapat diakses melalui dokumen atau tautan ini: 

Rekomendasi SemiLoka_(Kebijakan Pengelolaan & Pemanfaatan SDA yang Berkeadilan & Berkelanjutan)

 

Other Articles