speaker

Keberlanjutan

Pembinaan Hubungan

Keberhasilan setiap unit operasi dan bisnis kami sangat bergantung pada hubungan konstruktif yang langgeng dengan para pemangku kepentingan kami, terutama masyarakat setempat di semua wilayah tempat kami beroperasi. Keterlibatan masyarakat setempat yang terbuka dan transparan membentuk penilaian pemangku kepentingan atas kinerja kami sebagai perusahaan yang bertanggung jawab.

Kami harus memiliki pemahaman yang akurat tentang masyarakat sekitar, keluhan, kekhawatiran, dan harapan mereka melalui keterlibatan aktif dan komunikasi untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan hasil positif. Seperti yang dijabarkan dalam Kebijakan Keberlanjutan kami, kami berkomitmen untuk mendukung tersedianya Mekanisme Keluhan yang berjalan dengan baik, penyelesaian konflik yang tidak bias, dan keterlibatan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan upaya pelibatan masyarakat setempat:

  • Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC);
  • Menghormati hak kepemilikan tanah, hak adat, dan budaya masyarakat setempat;
  • Mempertahankan pelibatan secara berkesinambungan dengan masyarakat setempat;
  • Memastikan pelibatan dan pengembangan masyarakat setempat; dan
  • Memfasilitasi pengaduan keluhan dan penyelesaian konflik, termasuk penyelesaian konflik atas tanah; dan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadartahuan.

Kami berinteraksi dengan masyarakat setempat melalui pertemuan pemangku kepentingan, sesi informasi, dialog, dan konsultasi publik saat melaksanakan program CID, proyek Pengembangan Bertanggung Jawab (RD), atau kegiatan peningkatan kapasitas. Hal ini dilakukan secara rutin dan berkala dengan setidaknya satu pertemuan pemangku kepentingan per tahun, di setiap unit bisnis kami. Kegiatan keterlibatan masyarakat setempat ini akan memberikan informasi terbaru tentang proyek kami, memfasilitasi diskusi tentang inisiatif CID dan program plasma, dan menangani kekhawatiran dan keluhan masyarakat, seraya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan tentang masalah tertentu. Pertemuan pemangku kepentingan biasanya dihadiri petani, anggota dan tokoh masyarakat, perwakilan dari dinas dan lembaga pemerintah daerah, serta personel kami. Kami secara berkala memperbarui analisis pemangku kepentingan kami berdasarkan keterlibatan ini.

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Pengaduan diterapkan di semua perkebunan kami di mana masyarakat setempat dapat menyampaikan kekhawatiran secara lisan kepada staf kami, melalui email, atau telepon. Setiap keluhan yang diajukan akan membuat entri di log keluhan yang dapat dilacak untuk memverifikasi klaim, menyelesaikan masalah, melaporkan hasil verifikasi, membuat daftar tindakan yang diambil, memantau pemberian tanggapan kepada pemangku kepentingan, dan memantau tindak lanjut. Sesuai dengan prosedur keluhan kami, setiap keluhan harus ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari sejak diterima.

Mekanisme pengaduan dan proses penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditinjau dan diverifikasi oleh pihak ketiga independen, dengan mengacu pada aspek-aspek dari prinsip dan kriteria RSPO.

 

PADIATAPA/FPIC

Kami menghormati hak masyarakat setempat atas tanah dan memahami bahwa tanah terkait erat dengan penghidupan mereka. Proses pembebasan lahan adalah faktor penting dalam pengembangan sebuah perkebunan yang terkadang dapat menimbulkan masalah atau konflik dengan masyarakat setempat sehubungan dengan batas-batas wilayah desa atau properti serta hak penggunaan lahan. Untuk memastikan proses pembebasan lahan kami dilakukan secara adil dan transparan, kami telah menerapkan prosedur berdasarkan Padiatapa untuk pembebasan lahan baru. Prosedur tersebut meliputi keterlibatan dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah untuk memastikan kejelasan bagi semua pihak pada awal pengembangan apa pun. Proses keterlibatan yang menyeluruh ini memungkinkan kami menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi dan menyampaikan bagaimana perkembangan kami dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Setiap individu atau masyarakat yang memiliki hak penggunaan lahan berhak untuk menolak mengalihkan hak penggunaan lahannya kepada Perusahaan sebagai imbalan atas kompensasi yang ditawarkan. Hanya jika Padiatapa diberikan oleh masyarakat setempat yang terkena dampak, maka proses pembebasan lahan dan pengembangan dapat dilanjutkan.

SOP kami untuk pengadaan tanah dan Padiatapa adalah bagian dari rangkaian SOP yang telah ditinjau oleh pihak ketiga independen, untuk memastikan semua prosedur dan perjanjian kami telah memenuhi persyaratan RSPO.