speaker

Keberlanjutan

Kemitraan dengan Petani Kecil

Masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan dan mitra penting bagi kami karena keberadaan wilayah perkebunan kami yang berada di tengah-tengah masyarakat lokal.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan usaha kami tergantung pada dukungan sosial (social license) masyarakat lokal terhadap perusahaan kami yang berlokasi di Pulau Sumatera, Belitung, Kalimantan dan Papua. Oleh sebab itu, kami ingin meningkatkan modal sosial (social capital) dengan tumbuh dan sejahtera bersama masyarakat.

Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan setara, perusahaan kami melakukan beberapa pendekatan terhadap masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah perkebunan. Selain kesempatan menjadi karyawan perusahaan, kami juga mendorong masyarakat untuk bermitra melalui pola inti-plasma manajemen satu atap (single management). Pendekatan lainnya yang kami lakukan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini kami sedang mengembangkan pola kemitraan inti-plasma manajemen satu atap di wilayah Belitung dan Kalimantan Barat. Dengan pola ini, kami melaksanakan semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun atas nama koperasi. Petani tidak melakukan praktik budi daya kelapa sawit secara langsung dan transaksi penjualan TBS kami lakukan melalui koperasi.

Melalui skema ini, perhitungan jual beli TBS dilakukan berdasarkan luasan wilayah kebun mitra dan hasil penjualan dibayarkan oleh koperasi kepada petani. Dengan demikian, TBS sudah pasti dibeli dengan harga pasti. Model ini akan dikembangkan juga di wilayah perkebunan lain di Sumatera Utara I dan II, Sumatera Selatan, dan Papua Barat. Pada saat ini terdapat 11 Koperasi dan 1 Bumdes dengan melibatkan anggota  3.111 petani (per Agustus 2019) yang tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Sumatera Utara.

Dasar regulasi kemitraan ini adalah Peraturan Menteri Pertanian No.26/2007 yang kemudian telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya mengenai kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat minimal 20% dari total luas wilayah perkebunan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam skema kemitraan yaitu pengendalian risiko sengketa lahan. Untuk itu, kami memastikan kebun mitra memiliki surat-surat tanah yang sah untuk mencegah terjadinya risiko konflik lahan di kemudian hari.